GAYO LUES — Pagi bergerak pelan di tebing Sungai Pantan Cuaca. Tanah yang amblas masih menganga. Retakan memanjang di badan jalan kabupaten. Bekas longsor belum tertutup, seolah menjadi bagian dari lanskap yang dibiarkan menetap. Kamis. 12 Februari 2026.
Sudah kurang lebih dua bulan berlalu sejak jalan itu putus. Ruas tersebut bukan sekadar jalur desa, melainkan penghubung utama empat kampung di Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, Aceh: Kuning Kurnia, Seneren, Tetingi, dan Remukut.
Kini akses itu patah. Mobil tidak bisa masuk. Sepeda motor melintas dengan pelan, meniti jalur rapuh yang setiap saat bisa runtuh. Tidak ada jalan darurat yang layak. Yang tersisa hanya lumpur, tanjakan curam, dan kekhawatiran yang menunggu hujan turun.
Di Kampung Seneren, kehidupan berjalan dalam jeda. Distribusi beras tersendat. Harga kebutuhan naik. Aktivitas ekonomi melemah karena barang dan orang sulit keluar-masuk. Anak-anak tetap berangkat sekolah lewat jalur memutar yang menguras tenaga. Warga sakit dibawa keluar kampung dengan risiko yang seharusnya tidak menjadi beban masyarakat.
“Sudah dua bulan kami menunggu. Kami seperti tidak masuk hitungan,” kata seorang warga Kampung Seneren saat ditemui di sekitar lokasi jalan amblas.
Bagi masyarakat, ini bukan lagi soal infrastruktur semata. Ini soal hadir atau tidaknya negara dalam keadaan darurat. Warga mempertanyakan mengapa penanganan bencana hanya terdengar dalam pembahasan administratif, tetapi tidak tampak di tanah yang longsor.
“Apakah harus ada yang jatuh dulu? Harus ada korban dulu supaya jalan ini dianggap darurat?” ujar warga lainnya.
Jalan kabupaten ini adalah urat nadi. Di wilayah pegunungan seperti Gayo Lues, satu akses putus berarti layanan dasar ikut terganggu: pangan, pendidikan, kesehatan.
Longsor juga bukan peristiwa sekali lewat. Tanah yang sudah bergerak menyimpan potensi runtuh ulang, terutama saat hujan turun dan aliran sungai menggerus kaki tebing.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gayo Lues, Muhaimin, mengatakan pihaknya telah menerima laporan kerusakan tersebut.
“Kami sudah melakukan pendataan awal. Penanganan membutuhkan koordinasi lintas instansi karena lokasi ini merupakan jalan kabupaten dan perlu alat berat,” kata Muhaimin saat dikonfirmasi.
Namun hingga lebih dari dua bulan berlalu, warga mengaku belum melihat langkah darurat yang nyata di lapangan. Tidak ada kepastian jadwal perbaikan. Tidak ada jalur sementara yang aman. Yang ada hanya penundaan.
Bagi masyarakat Seneren dan desa-desa lain di Pantan Cuaca, jalan ini bukan proyek. Ia akses hidup. Jika putusnya jalur penghubung empat kampung ini terus dibiarkan, setiap hari yang berlalu menjadi pesan yang tegas: keselamatan warga bisa ditunda.
Dan dalam sejarah bencana di banyak wilayah Indonesia, penundaan semacam itu sering berakhir dengan harga yang tidak ringan. Biasanya dibayar dengan korban. (*)































