GAYO LUES — Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Tahun 2027 di Aula Bappeda Gayo Lues, Selasa (10/2/2026). Forum ini menjadi langkah awal dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah agar terintegrasi dengan prioritas jangka menengah pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Ketua dan Wakil Ketua DPRK Gayo Lues, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta pemangku kepentingan lainnya. Konsultasi publik ini dinilai strategis sebagai fondasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027.
Wakil Bupati Gayo Lues, H. Maliki, SE., M.AP, menegaskan bahwa konsultasi publik ini merupakan panduan bagi seluruh SKPK dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) 2025–2029. Ia meminta seluruh pihak mempedomani program awal yang telah ditetapkan dan tidak melenceng dari target utama pembangunan demi efektivitas penggunaan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Kepala Bappeda Gayo Lues, Kasimuddin, ST., M.P, memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dalam penyusunan RKPK, terutama terkait kemampuan keuangan daerah. Selain itu, ia juga menyampaikan rekap data kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang berdampak luas pada sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi, dan sosial masyarakat.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRK Gayo Lues, Ali Husin, menyoroti perlunya penyempurnaan atau revisi RPJM agar menyesuaikan kondisi terkini daerah. Menurutnya, rangkaian bencana alam yang terjadi belakangan ini telah mengubah prioritas pembangunan sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan agar program pemerintah lebih tepat sasaran.
Konsultasi publik ini dipandang penting untuk mencegah tumpang tindih program antarinstansi sekaligus memastikan anggaran pembangunan tahun 2027 lebih difokuskan pada pemulihan infrastruktur pascabencana. Transparansi kemampuan keuangan daerah sejak awal perencanaan juga dinilai dapat meminimalisir risiko proyek strategis yang terhenti akibat keterbatasan anggaran.
Selain aspek pembangunan, forum ini juga menekankan pentingnya pengawalan program prioritas dari tingkat bawah melalui Musrenbang agar sejalan dengan hasil konsultasi publik. Pemerintah daerah diharapkan lebih mengedepankan mitigasi bencana dan ketahanan lingkungan dalam perencanaan pembangunan tahun 2027, mengingat besarnya kerugian infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi.
Di sisi lain, stabilitas wilayah selama proses perencanaan pembangunan juga menjadi perhatian. Aparat di lapangan diminta menjaga komunikasi dengan tokoh masyarakat guna menyerap aspirasi pembangunan yang paling dibutuhkan, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
Melalui konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berharap penyusunan RKPK 2027 dapat menjadi pedoman pembangunan yang realistis, terukur, serta menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan pemulihan pascabencana. (J.porang)
