Blangkejeren – Rapat paripurna DPRK Gayo Lues, Rabu (10/9/2025), kembali memperlihatkan ketegangan antara legislatif dan eksekutif. Dalam pembahasan rancangan Qanun pertanggungjawaban APBK 2024, sejumlah anggota DPRK menyoroti lemahnya respons pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Poin paling menonjol adalah kerusakan infrastruktur jalan di jalur strategis Terangun–Akul, Pasir Rerebe, serta Padang–Hulu Sungai Padang. Kerusakan ini, menurut anggota dewan, telah melumpuhkan mobilitas ekonomi warga, khususnya petani.
Selain infrastruktur, DPRK juga menekankan absennya akses air bersih di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun. “Ini soal hajat hidup orang banyak, tidak bisa ditunda,” ujar seorang legislator.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Isu lain yang diangkat termasuk revisi Qanun RT/RW, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menariknya, rapat ditunda sehari lantaran ketidakhadiran Bupati, yang masih dalam perjalanan dari Banda Aceh usai mengikuti Rapat Kerja Bupati/Wali Kota se-Aceh. Ketidakhadiran itu dianggap sebagian anggota dewan sebagai simbol lemahnya komunikasi eksekutif-legislatif. (J.porang)
