Asap Dapur dan Akrobat Para Tuan di Menara Gading
Di sudut kota yang pengap, seorang lelaki bernama Budi (bukan nama sebenarnya) kembali menatap layar ponselnya yang retak. Saldo rekeningnya masih sama seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya: nyaris kosong. Di dapur, istrinya hanya bisa merebus air, berharap ada keajaiban yang bisa mengubahnya menjadi nasi dan lauk untuk anak mereka yang esok harus membawa bekal ke sekolah. Budi adalah seorang tenaga honorer. Abdi negara tanpa status, yang keringatnya membasahi lantai kantor pemerintahan, namun nasibnya kini tergantung pada sebuah panggung sandiwara elite.
Ribuan kilometer jauhnya dari dapur Budi yang tanpa asap, di dalam ruangan berpendingin udara, panggung itu digelar. Seorang pejabat tertinggi aparatur sipil negara, dengan nada tenang dan tanpa dosa, melempar sebuah sabda ke hadapan wartawan. “Tak ada penundaan, asal administrasi dan SPM beres,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kalimat itu terdengar seperti solusi, padahal sejatinya adalah sebuah lontaran bola panas. Tangan sang pejabat tetap bersih, namun bola itu kini mendarat dan melepuh di meja dua kepala dinas: Pertanian dan Kominfo.
Maka dimulailah babak baru. Pertunjukan saling tuding yang dipentaskan secara terbuka. Yang satu berdalih data belum sinkron, yang lain menyebut anggaran terganjal aturan. Mereka berdebat tentang pasal dan ayat, sementara di rumah Budi, yang ada hanyalah pasal kelaparan dan ayat-ayat utang di warung sebelah.
Perintah atasan mereka, bahkan surat edaran sakti dari Mendagri dan Bupati, seolah tak lebih dari kertas usang yang sengaja dikangkangi. Martabat perintah itu lumat diinjak-injak oleh ego para pembantu pimpinan.
Ini adalah sebuah kekejaman yang sunyi. Kekejaman yang tidak melukai dengan pisau, tapi membunuh perlahan dengan penantian. Setiap hari Budi berangkat kerja dengan sisa-sisa harapan, mengerjakan tugas yang membesarkan nama atasannya, lalu pulang dengan kantong hampa dan wajah yang semakin kuyu untuk ia sembunyikan dari istri dan anaknya. Sakitnya bukan kepalang: ia mengabdi pada sebuah sistem yang tak sudi mengakuinya saat ia paling butuh.
Di manakah Badan Kepegawaian, sang penjaga moral dan disiplin aparatur? Mereka diam seribu bahasa. Sibuk di balik pintu tertutup, berasyik masyuk melantik pejabat-pejabat baru dalam senyap, menggeser bidak-bidak catur kekuasaan.
Ironi paling getir, di tengah pekik kelaparan para honorer, mereka justru sibuk memoles kursi jabatan. Seorang pejabat yang seharusnya mengurus persiapan upacara 17 Agustus, hari di mana kemerdekaan negeri ini dirayakan, malah dianugerahi jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan.
Kemerdekaan macam apa yang akan dirayakan? Di atas tiang bendera akan dikibarkan sang saka, diiringi lagu kebangsaan yang megah. Tapi di bawahnya, ada jiwa-jiwa seperti Budi yang kemerdekaannya telah dirampas: kemerdekaan dari rasa cemas saat membuka dompet, kemerdekaan dari rasa malu saat berhadapan dengan penagih utang, kemerdekaan untuk sekadar menyalakan api di dapur.
Negeri ini memang tampak sedang rusak parah. Dari istana hingga balai desa, panggung akrobat kekuasaan terus berputar, tak peduli lumbung padi rakyatnya terbakar. Bagi para tuan di menara gading itu, nasib Budi dan ribuan honorer lainnya hanyalah angka dalam statistik.
Tapi bagi Budi, ini adalah pertaruhan hidup dan matinya harapan. Dan setiap malam, dalam doa lirihnya, ia hanya bertanya pada Tuhan, “Sampai kapan kami harus membayar kemewahan panggung sandiwara mereka dengan asap dapur kami yang hilang?”
